HabibiePresiden Pintar yang Tidak Pernah Mau Kalah
Meski
sekian lama menjadi bagian dari masa pemerintahan Soeharto dan
menganggap Soeharto adalah guru sekaligus bapaknya, namun gaya
kepemimpinan Habibie jauh bertolak belakang dengan orang yang
dihormatinya itu. Muladi, mantan Menteri Kehakiman di era Orde Baru
menuturkan, sidang kabinet yang dipimpin Soeharto selalu berlangsung
dalam suasana mencekam.
Para
menteri takut angkat tangan mengajukan diri untuk bicara. Sementara di
zaman Habibie, para menteri justru berebut mengacungkan jari. Muladi
menggambarkan, susana sidang kabinet seperti sebuah seminar: riuh,
panas, kadang gebrak-gebrak meja seperti mau kelahi.
Habibie
sendiri yang merangsang suasana seperti itu karena dia memang senang
berdebat. Semakin didebat ia semakin bersemangat. Karena semua menteri
boleh bicara dan perdebatan dibuka seluas-luasnya sebelum diambil
keputusan, sidang kabinet bisa berlangsung sampai larut malam.
Habibie,
menurut adalah seorang extrovert. Gaya komunikasinya penuh spontanitas,
meletup-letup, cepat bereaksi, tanpa mau memikirkan risikonya. Tatkala
Habibie dalam situasi penuh emosional, ia cenderung bertindak atau
mengambil keputusan secara cepat. Seolah ia kehilangan kesabaran untuk
menurunkan amarahnya. Bertindak cepat, rupanya, salah satu solusi untuk
menurunkan tensinya.
Karakteristik ini diilustrasikan dengan kisah lepasnya Timor Timur dari Indonesia.
Semua
orang terkejut, terutama Almarhum Ali Alatas yang kala itu menjabat
sebagai Menteri Luar Negeri, ketika Habibie tiba-tiba mengumumkan kepada
dunia internasional tentang pemberian opsi kepada rakyat Timor Timur :
tetap bergabung dengan Indonesia atau melepaskan diri sebagai negara
merdeka.
Biang
keladi dari keputusan besar ini adalah sepucuk surat Perdana Menteri
Astralia kala itu, John Howard, yang ditujukan pada Habibie pada
Desember 1998. Menurut penuturan Juwono Soedarsono, Habibie marah
membaca isi surat Howard yang meminta Indonesia mempertimbangkan hak
politik rakyat Timor Timur untuk menyatakan penentuan nasib sendiri.
Habibie
merasa surat itu seperti tantangan sekaligus kritik terhadap pemerintah
Indonesia. Karena Habibie mempunyai tabiat tidak mau kalah dengan
siapapun maka tantangan itupun secara spontan dijawab.
Dalam
sidang kabinet 27 Januari 1999 kebijakan pemberian opsi ini
dipertanyakan oleh Hendropriyono yang kala itu menjabat sebagai Menteri
Transmigrasi. “Kalau plebisit kalah, bagaimana? Siapa bertanggung jawab?
Ini kan nanti akan terjadi eksodus, eksodus dari para transmigran yang
sudah 25 tahun di sana. Siapa yang bertanggung jawab?” cecar Hendro
seperti ditulis dalam buku itu.
Habibie dengan sigap menjawab,”Saya bertanggung jawab.”
Fahmi
Idris, Menteri Tenaga kerja, segera menimpali,”Tanggung jawab apa,
Presiden?” Wajah Habibie tampak merah. Seorang menteri dari Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) lantas menengahi situasi panas ini.