Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM.  Berbagai skim Kredit/pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, perternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

Pada dewasa ini skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka persyaratan Perbankan. KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) 
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi

Definisi	KKPE adalah Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi.
Usaha yang Dibiayai	padi, jagung, kedelai, ubi jalar, tebu, ubi kayu, kacang tanah, sorgum.  hortikultura (cabe, bawang merah, jahe, kentang dan pisang), pengadaan pangan (gabah, jagung, kedelai). peternakan sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, ayam ras petelur, ayam ras pedaging,ayam buras, itik dan burung puyuh, pengkapan  Penangkapan Ikan, Budidaya Udang, Nila, Gurame, Patin, Lele, Kerapu Macan, Ikan Mas dan pengembangan rumput Laut Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain untuk menunjang kegiatan di atas.
Jangka Waktu Proyek	Tidak Terbatas
Sumber Dana	Bank Pelaksana 100%
Plafon Kredit	untuk petani, peternak, pekebun, nelayan, dan pembudidaya ikan paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung, dan kedelai) paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); untuk kelompok tani dalam rangka pengadaan/ peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Suku Bunga Kredit	Tebu, maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5% Komoditas lain, maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6%
Suku Bunga Petani/Peternak	Tebu : 7% p.a. Komoditas lain : 6% p.a. (ditinjau setiap 6 bln, ditetapkan oleh Menkeu)
Jangka Waktu Kredit	Maksimal 5 tahun
Peran Pemerintah	Kementerian Keuangan: penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga, menunjuk Bank Pelaksana, persetujuan plafon KKPE masing-masing Bank Mentan : pembinaan dan pengendalian Gubernur :pembinaan dan pengendalian Bupati/Walikota : pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi Dinas Teknis : mengkoordinir,memonitor, mengevaluasi penyaluran dan pemanfaatan KKPE, menginventarisasi kelompok tani yang memerlukan KKPE, membimbing kelompok tani dalam menyusun RDKK, menandatangani dan bertanggungjawab atas kebenaran RDKK Kelompok Tani, membimbing dan memantau kelompok tani
Target Realisasi	Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 37,8 triliun
Daerah Realisasi	Sumut,Sumbar,Sumsel, Jabar, Jatim, Jateng, Bali, Sulsel, Kalsel, Papua, Riau
Bank Pelaksana	BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA, Bank Agroniaga, BII, Bank CIMB Niaga, Bank Artha Graha, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, BPD Jabar, BPD Jateng, BPD DIY, BPD Jatim, Bank Bali, BPD Sulsel, BPD Kalsel, BPD Papua, BPD Riau
Permasalahan	Bank kesulitan memilih debitur yang layak  Debitur tidak dapat menyediakan agunan Adanya batasan bahwa KKPE hanya disalurkan melalui Kelompok Tani dan/atau Koperasi.. KKPE tidak dapat digunakan untuk membiayai peralatan/mesin untuk penangkapan dan budidaya ikan

2. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan

Definisi	KPEN-RP adalah Kredit yang diberikan dalam rangka mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati dan Program Revitalisasi Pertanian
Usaha yang Dibiayai	Perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman kelapa sawit, karet dan kakao.
Jangka Waktu Proyek	2010, diusulkan diperpanjang s.d 2014
Sumber Dana	Bank Pelaksana 100%
Plafon Kredit	Ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan
Suku Bunga Kredit	maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 5%
Suku Bunga Petani/Peternak	kelapa sawit dan kakao: 7% p.a., karet 6% p.a. (ditinjau setiap 6 bln, atas dasar kesepakatan Pemerintah dan Bank Pelaksana)
Jangka Waktu Kredit	kelapa sawit dan kakao 13 tahun,  karet 15 tahun
Peran Pemerintah	Bupati/Walikota cq Kepala Dinas Perkebunan : menunjuk calon petani peserta, mengusulkan calon mitra usaha melalui Gubernur Dirjen Perkebunan : penunjukan mitra usaha Kementerian Keuangan: penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga, menunjuk Bank Pelaksana
Target Realisasi	Komitmen pendanaan oleh Bank : Rp 38,60 triliun
Daerah Realisasi	Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel,Babel, Lampung, Jabar, Kalbar, Kalteng,Kalsel,Kaltim,Sulut, Sulteng, Sulbar,Sulsel, Sultra, Maluku, Papua,Papua Barat
Bank Pelaksana	BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Agroniaga, BII, Bank CIMB Niaga, Bank Artha Graha, Bank Mega, BPD Sumut, BPD Sumbar, BPD Sumsel, BPD Aceh, BPD Kaltim, BPD Papua, BPD Riau
Permasalahan	Adanya isu-isu negatif tentang perkebunan kelapa sawit yang dianggap dapat merusak lingkungan sehingga berkembang pemboikotan produk kelapa sawit dari Indonesia Permasalahan yang terkait dengan lahan, antara lain mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah, kenaikan biaya sertifikasi lahan, lambatnya proses sertifikasi lahan, lahan sudah tumpang tindih dengan lahan masyarakat, lahan areal proyek dikuasai pihak lain.   Terbatasnya jumlah perusahaan yang layak menjadi mitra (perusahaan inti) Petani Peserta dan Koperasi belum ada dan belum memiliki kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dalam hal : pembagian luas lahan, pembangunan kebun, pemeliharaan dan mengolah TBS Bank Pelaksana belum dapat menyalurkan KPEN-RP yang belum memenuhi kelengkapan administrasi : penetapan peserta oleh Bupati; Rekomendasi calon perusahaan  mitra dari Bupati dan Gubernur; Perjanjian Kerjasama petani, koperasi, perusahaan Mitra; Perijinan,legalitas perusahaan, ijin lokasi lahan dan feasibility study.  Lambatnya proses penetapan daftar nominatif petani di tingkat Kabupaten Kurangnya koordinasi dinas terkait dengan Bank Pelaksana Masih kurangnya tenaga pendamping untuk membina kelompok

3. Kredit Usaha Pembibitan Sapi

Definisi	KUPS adalah Kredit yang diberikan kepada bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi
Usaha yang Dibiayai	usaha pembibitan sapi untuk produksi sbibit sapi potong atau bibit sapi perah yang dilengkapi nomor identifikasi berupa microchips
Jangka Waktu Proyek	2014
Sumber Dana	Bank Pelaksana 100%
Plafon Kredit	Maksimal Rp 66.315.000.000,00 per pelaku usaha (perusahaan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak)
Suku Bunga Kredit	maksimal sebesar suku bunga penjaminan Bank (LPS) + 6%
Suku Bunga Petani/Peternak	maksimal 5% p.a.
Jangka Waktu Kredit	Paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang 24 bulan
Peran Pemerintah	Kementerian Keuangan : menetapkan Bank Pelaksana, melakukan kerjasama dengan Bank Pelaksana, menetapkan plafon per Bank,  menyediakan dan membayar subsidi bunga, menilai kepatuhan penyaluran KUPS Mentan,Menkeu, Gubernur, Bupati/ Walikota : pembinaan dan pengendalian pelaksanaan KUPS Dinas Kab/Kota: memberikan rekomendasi perusahaan pembibitan, koperasi,kelompok/gab.kelompok sebagai peserta KUPS, mengetahui kontrak kemitraan, monitoring dan evaluasi, menyampaikan laporan kepada Dinas Prov. Ditjen Peternakan : melakukan monitoring dan evaluasi
Target Realisasi	200.000 ekor per tahun
Daerah Realisasi	Jatim,NTB, DIY, Jateng
Bank Pelaksana	BRI, BNI, Bank Bukopin, Bank Jatim, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Nagari, Bank Bali
Permasalahan	Persyaratan administrasi yang diminta perbankan untuk mengakses KUPS sangat rumit. Pembayaran subsidi 6 bulan sekali memberatkan bagi Bank Pelaksana, sehingga ada usulan untuk pembayaran subsidi dilaksanakan 3 bulan sekali.

4. Kredit Usaha Rakyat

Definisi	KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, pada saat permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur  dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya.
Usaha yang Dibiayai	Usaha produktif
Jangka Waktu Proyek	2014
Sumber Dana	Bank Pelaksana 100%
Plafon Kredit	KUR Mikro plafon maksimal Rp5.000.000,00 KUR Retail plafon maksimal Rp 500.000.000,00
Suku Bunga Kredit	KUR Mikro : 22% p.a. KUR Retail : 14% p.a.
Suku Bunga Petani/Peternak	-
Jangka Waktu Kredit	KMK maksimal 3 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 6 tahun KI maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai 10 tahun
Peran Pemerintah	Kementerian Koordinator  Bidang Perekonomian : menunjuk Bank Pelaksana Kementerian Keuangan : menyediakan dana APBN dan membayar  subsidi untuk IJP Kementerian teknis : Mempersiapkan UMKM dan Koperasi untuk dapat dibiayai dengan KUR, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit,memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain (misal :persh inti)
Target Realisasi	Rp 20 triliun per tahun
Daerah Realisasi	Seluruh propinsi
Bank Pelaksana	BRI, Bank Mandiri, BNI,  BTN,  Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri,13 BPD (Bank DKI,  Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel,  Bank Kalteng, Bank Sulut,  Bank Maluku dan Bank Papua)
Permasalahan	Sosialiasi kepada masyarakat masih kurang Suku bunga KUR masih dirasakan cukup tinggi  Keterlambatan pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin Kesulitan mencari debitur yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan Terdapat dispute terhadap beberapa ketentuan KUR.

Sumber :
http://www.deptan.go.id
http://www.bankmandiri.co.id